JAKARTA, BEBERITA.COM – Pencabutan status PPKM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan akan ada kemungkinan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Wacana tersebut kemungkinan akan dilakukan pada akhir tahun ini.
Jokowi menjelaskan, kasus Covid-19 per kemarin (20/12) berada di angka 1.200 kasus. Angka tersebut jauh dibandingkan puncak kasus sebelumnya.
“Kemarin kasus harian kita berada diangka 1.200. Dan mungkin nanti di akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita,” kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta, Rabu (21/12).
Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencapai 56.000 kasus harian saat varian delta masuk. Kemudian kasus kembali naik saat varian omicron yang menyebabkan kasus harian mencapai hingga 64.000 kasus.
Saat menghadapi dua gelombang varian tersebut, Indonesia sempat mengalami kekurangan alat pelindung diri (APD), oksigen, hingga pasien yang menumpuk di rumah sakit.
“Untung saat itu kita masih tenang, tidak gugup, tidak geragapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik,” tuturnya.
Saat gelombang delta, Ia mengatakan bahwa banyak pihak termasuk 80% jajaran menterinya untuk melakukan lock down. Namun, pemerintah memilih tak melakukan lock down dengan masuknya Covid-19 di Indonesia pada waktu itu.
“Kalau itu kita lakukan saat itu mungkin ceritanya akan lain saat ini,” ujarnya.
Status Indonesia Kemungkinan Berganti dari Pandemi Jadi Endemi di 2023
Mengutip Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, status pandemi di Indonesia kemungkinan akan berganti menjadi endemi pada 2023 lantaran kasus Covid-19 di Indonesia sudah semakin membaik.
“Sangat ada (kemungkinan masuk jadi endemi). Tapi kita tidak tahu kalau ada varian baru,” ujarnya kepada wartawan di JCC Senayan, Rabu (12/10/2022).
Namun untuk itu, Indonesia masih tetap harus menunggu review dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), untuk pencabutan status PPKM.
“Kita akan kihat, kita tetap harus nurut kepada WHO. Tapi kita pada status yang terbaik sekarang. Di seluruh dunia, dibanding beberapa negara, kita termasuk yang paling baik,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, secara keseluruhan dalam enam bulan terakhir perkembangan kasusnya sudah mulai melandai.
Untuk kasus konfirmasi Covid-19 harian secara nasional atau seven days moving average Indonesia berada di angka 1.195.
“Sehingga relatif rendah. Dan berdasarkan data Rt (reproduksi efektif) kita bisa mencapai kurang dari 1 dalam tiga bulan terakhir,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (11/10/2022).
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali itu menuturkan, selama enam bulan terakhir ini perkembangan kasus positif Covid-19 juga relatif landai.
Melihat perkembangan data yang ada, kata Airlangga, Presiden Jokowi meminta PPKM dievaluasi sampai dengan akhir Oktober ini.
“Dan akhir bulan depan nanti akan ditentukan terkait pelaksanaan PPKM ke depan. Disertai catatan bahwa booster atau vaksinasi di-ekstensifikasikan di bulan November, Desember dan Januari,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, status pandemi Covid-19 masih terus dievaluasi oleh WHO. WHO melakukan evaluasi atas public health emergency of International concern setiap tiga bulan sekali.
“Saya lupa terakhir kapan dilakukannya sekitar dua bulan yang lalu nanti mereka akan mereview statusnya seperti apa. Tapi kembali lagi status pandemi istilahnya PHEC akan menentukan di rapat tiga bulanan akan update lagi,” tambahnya.
Pencabutan status PPKM, Sumber : KOMPAS.COM dan KONTAN.COM
